WBP Nasrani Lapas Tembilahan Laksanakan Ibadah, Wujud Pemenuhan Hak  

Tembilahan – Lapas Kelas IIA Tembilahan kembali memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga binaan, salah satunya hak untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Pada Selasa, 2 Desember 2025, warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani melaksanakan kegiatan ibadah rutin di Gereja Oikumene Lapas Tembilahan.

 

Baca juga: Giat Razia Rutin Kamar Hunian, Lapas Tembilahan Terus Tekankan Komitmen Zero Halinar

Kegiatan ibadah berlangsung khidmat dan tertib, diikuti oleh WBP Nasrani dari berbagai blok hunian. Petugas yang berjaga juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman serta memberikan ruang yang nyaman bagi warga binaan untuk berdoa dan memperkuat keimanan mereka.

 

Baca juga: Semarak Hari KORPRI Ke-54, Lapas Tembilahan Laksanakan Upacara Bendera

Pelaksanaan ibadah ini merupakan bagian dari pemenuhan hak fundamental setiap WBP, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahwa setiap warga binaan berhak menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya tanpa diskriminasi. Lapas Tembilahan secara konsisten menyediakan fasilitas serta pendampingan agar kegiatan keagamaan dapat terlaksana dengan baik.

 

Baca juga: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Tidak Serta Merta Anggota Polri yang Sudah Mendudikin Jabatan Sipil Dikembalikan ke Lembaga Polri

Dengan terlaksananya kegiatan ibadah ini, Lapas Tembilahan berharap pembinaan kerohanian bagi WBP dapat terus berjalan optimal, sehingga mampu menjadi bekal positif dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial mereka di masa mendatang.

.

Baca juga: Guru Besar FH Unpad–Unpas: Penempatan Anggota Polri di Jabatan Sipil Harus Dilihat Secara Utuh Berdasarkan Konstitusi

.

@kemenimipas @agusandrianto.id @pemasyarakatan_riau #pemasyarakatan_riau #kemenimipas #pemasyarakatan #ditjenpas #RiauBedelau #KemenImiPas #AgusAndrianto #SilmyKarim #DitjenPas #Mashudi #GunGunGunawan #PemasyarakatanRiau #Maizar #LapasTembilahan #satulangkahsatusemangatsatupengabdianuntukbangsa

Baca juga: Dr. Rozikin: Evaluasi Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Perlu Perbaikan Regulasi